Kabar Nasional

Gus Yaqut Minta BPN Cari Solusi yang Menimpa Petani Kertasari

Gus Yaqut Minta BPN Cari Solusi yang Menimpa Petani Kertasari

ANSOR NEWS, BANDUNG – Ketua Pimpinan Cabang (PC) Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bandung Ahmad Fathoni mengaku senang dengan dukungan moril yang diberikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yaqut Cholil Qoumas kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) GP Ansor Kabupaten Bandung yang tengah mengadvokasi kasus petani Kertasari.  

Fathoni mengatakan, dukungan moril tersebut memberikan angin segar bagi pergerakan Ansor Kabupaten Bandung dalam membela para petani yang tengah memperjuangkan keadilan atas tanah garapannya. Menurut LBH Ansor Kabupaten Bandung, para petani merasa tanah garapannya telah diserobot oleh PT Lonsum. 

“Dukungan moril dari Gus Yaqut selaku Wakil Ketua Komisi II DPR RI yang sekaligus merupakan ketua umum kami, membuat kami semakin mantap untuk tetap berada di belakang para petani yang terdzolimi, dan siap mengadvokasi para petani di Kabupaten Bandung yang mengalami hal serupa dengan petani Kertasari. Meskipun putusan banding dimenangkan PT Lonsum, namun setidaknya kasus ini dapat membuka mata para elite politik bahwa kasus serupa pasti masih banyak terjadi di Kabupaten Bandung,” ungkap Ahmad Fathoni. 

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yaqut Cholil Qoumas meminta Kepala Kantor (Kakan) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bandung dan Kepala Wilayah BPN Jawa Barat mencari solusi atas konflik petani Kertasari dengan PT Lonsum. 

“Saya minta BPN segera mencarikan solusi atas konflik petani Kertasari dengan PT Lonsum agar petani yang seringkali terpinggirkan dalam kasus pertanahan tidak lebih terpinggirkan,” tegas Gus Yaqut, sapaan akrabnya, dalam pertemuan dengan Kakan BPN Bandung dan Kanwil BPN Jawa Barat di Aula Kantor BPN Kabupaten Bandung, Senin (12/10/2020).

Pertemuan Gus Yaqut dengan Kakan BPN Kabupaten Bandung dan Kanwil BPN Jawa Barat merupakan rangkaian kunjungan kerja Komisi II DPR RI. Selain ke BPN, Gus Yaqut juga bertemu dengan Bupati Bandung beserta jajarannya, KPU dan Bawaslu Kabupaten Bandung, serta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan evaluasi pelaksanaan tahapan Pilkada serentak 2020 yang bertepatan dengan pandemi Covid-19. (*)